Rapimnas forkonas CDOB seindonesia tuntut janji pemerintah segera tanda tangan PP detada dan disertada serta cabut moratorium
-->

Advertisement


Rapimnas forkonas CDOB seindonesia tuntut janji pemerintah segera tanda tangan PP detada dan disertada serta cabut moratorium

LKI CHANNEL
20 November 2019

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang di laksanakan di gedung Nusantara V Jakarta ,pada Selasa 19/11/2019 Oleh Forum komonikasi Nasional (Forkonas) CDOB (Calon Daerah Otonom Baru) SeIndonesia, berjalan lancar dan Tertib.

Dalam rapat tersebut hadir selaku Dewan Pertimbangan Forkonas juga Senator Handal Dari DPD RI Komite I yang Masih Muda dari Aceh H.Fachrul Razi.MIP. beberapa Anggota DPR dan DPD RI pun ikut menghadiri rapat tersebut.

"Saya memberikan apresiasi kepada seluruh para pejuang Cdob yang tanpa lelah terus bersemangat memperjuang kan nya,Ingat kita bukan Makar tapi kita minta mekar,"ungkap Senator Aceh ini dalam Sambutannya.

"Tuntutan ini adalah hak konstitusi yang akan terus diperjuangkan, selama kedepan, dan kita terus berjuang tanpa lelah, jangan mengira baru menjelang Pemilu isu ini muncul tapi perjuangan ini sudah bertahun tahun dan kita yakin DOB se Indonesia akan terwujud dengan ditandatanganinya PP Disertada dan PP Detada,pemerintah sudah membuka keran sinyal DOB melalui isu Papua.tapi ternyata hanya iming iming saja,Karna sampai saat ini 2 (Dua) PP tersebut belum di terbit kan,dan inilah yang kita tuntut" terang H.Fachrul Razi.MIP di depan  para peserta rapimnas yang di hadiri beberapa Cdob seindonesia.

"Janji tinggallah janji, pemerintahan era Jokowi-JK menutup mata terhadap DOB, karena masih melihat permasalahan anggaran dan sebagainya. Kini saatnya di pemerintahan Jokowi-Maruf kembali kita tuntut segera ditandatangani PP Detada dan Deserta,Forkonas sudah cooling down satu tahun karena Pemilu 2019, untuk membuktikan bahwa DOB bukan muncul di musim Pemilu dan Pilkada serta kemunculan pemekaran bukanlah kepentingan elit, tapi murni tuntutan rakyat. Hari ini saya melihat komitmen pemerintah masih sangat lemah,alasan moratorium DOB karena keterbatasan anggaran bukanlah alasan yang dapat diterima. Karena di sisi lain, negara menghabiskan dana untuk banyak anak perusahaan BUMN yang tidak bermanfaat.Argumentasi pemerintah pusat bahwa pemekaran belum atau tidak akan terwujud karena ada moratorium, bukti ketidakcerdasan mengelola anggaran,"Tegas nya penuh semangat membela perjuangan para pahlawan CDOB.  (Red)