Rapat Internal Dinsos Kabupaten Bogor dengan 13 Suplier BPN Digelar Secara Tertutup
-->

Advertisement


Rapat Internal Dinsos Kabupaten Bogor dengan 13 Suplier BPN Digelar Secara Tertutup

REDAKSI
09 Juli 2020

LKI-CHANNEL , BOGOR

Undangan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, kepada para suplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sekarang disebut Bantuan Sosial Pangan (BSP), yang menyalurkan produk kepada para agen.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Rustandi, saat ditemui wartawan dihalaman kantornya

Undangan itu tertuju kepada 13 perusahaan penyalur, yang diminta hadir oleh Kepala Dinas dengan bukti tanda tangan di surat itu agar datang, pada Rabu 8 juli 2020, untuk membahas evaluasi Program Sembako, dikantor Dinsos Kabupaten Bogor.

Tapi undangan itu tertutup sehingga wartawan tidak boleh menyaksikan rapat tersebut.

Petugas Satpam bernama Yudi yang melarang masuk, dengan bahasa yang diperhalus mengatakan , "Bukan tidak boleh, tapi belum bisa, tapi kalau mau ketemu pejabatnya ditunggu aja (hingga usai rapat- red)," katanya, kemarin, Rabu (8/07 2020).

Yudi tidak memberitahukan kepada awak media siapa yang melarang liputan tersebut, "ya gak enak pak, ada..lah.. pejabat yang nyuruh saya", lanjutnya.

Dalam surat yang diterima beberapa media, didapatkan surat bernomor: 005/959-Limjamsos, Sifat: penting
perihal: Rapat evaluasi Program Sembako, dengan tembusan, Bupati & wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, Inspektur dan ber kop Dinas Sosial Kabupaten Bogor, rapat diimulai pukul 13.00, WIB.

Lampiran daftar undangan kepada 13 perusahaan berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Commanditaire vennootschap (CV), Perusahaan Dagang (PD) dan 2 perusahaan yang tidak dicantumkan PT, CV atau PD nya.

Dikutip sebagian isi surat, "Sehubungan dengan telah dilaksanakannya program sembako perluasan bulan April, Mei dan Juni, tahun 2020".

Seperti diketahui, program  bantuan sosial (Bansos) Sembako di Kabupaten Bogor ramai menjadi berita, soal ketidaksesuaian yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM), dari kategori 4 bahan pokok seperti, karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan Vitamin & Mineral.

Hingga rapat usai pukul 16.11 WIB, (08/07/2020) para perwakilan dari 13 perusahaan suplierpun telah bubar, keterangan hanya  diwakilkan oleh Kepala Dinsos Rustandi, dihalaman kantor Dinsos.

Ia membenarkan bahwa rapat itu tertutup atau rapat internal, "O... bukan rahasia, kan ada etika kita, sama baperjakat juga saya juga baca kok UU (Keterbukaan Informasi Publik) itu," katanya.

"Ketika ada pers ataupun LSM datang ke saya, saya boleh kok tidak menerima, ada hak disitu," ujar Kadis. ini kan rapat internal," lanjut Rustandi.

Untuk diketahui, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selanjutnya, Rustandi menjelaskan isi pokok rapat, "Evaluasi penyaluran, tahun ini misalkan KPM berapa yang tersalur, kita jaga kualitasnya," katanya,

"Ada banyak isu (penyimpangan-red) sekarang..kan.., kata Mensos kalau ada bukti laporkan saja ke Polisi," ujar Rustandi.

"Yang paling penting disini saya ingin tegaskan kepada siapapun, saya selaku tim koordinasi kabupaten, Camat selaku tim koordinasi tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai tim monev bansos," adalah  ibarat wasit dalam sebuah pertandingan maka tidak boleh dong wasit ikut bermain," tegasnya.

"Begitu juga TKSK selaku perpanjangan tangan Dinsos dalam pengawasan dilapangan, jika ditemukan ikut terlibat campur tangan hingga ke teknis penyaluran, tentu itu menyalahi aturan, dan saya perlu untuk mengingatkan," pungkasnya.

(TYr/Yus)