LKI-CHANNEL , SUKABUMI
Pemerintah pusat melalui tiga Kementerian/Lembaga menginisiasi sinergi penguatan tatakelola pemerintah daerah dengan melaunching pengelolaan bersama monitoring centre for prenvention (MCP) pencegahan korupsi melalui fasilitas zoom meeting, Selasa (31/8/2021).
Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kegiatan yang dibarengi dengan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwardanas) tahun 2021 diikuti Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dari Pendopo.
Dalam arahannya, Mendagri RI H. Muhammad Tito Karnavian mengatakan, MCP dibuat untuk mendorong pemerintah daerah. Salah satunya dalam mentransformasi nilai dan praktek kepemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik.
"Oleh karena itu, MCP ini harus didukung seluruh Kepala Daerah. Maka dari itu, inspektur pada Inspektorat di daerah harus terkoneksi dengan sistem ini, apalagi, MCP ini merupakan inisiatif KPK dalam mengedepankan langkah pencegahan korupsi yang dalamnya terdapat delapan area intervensi" terangnya.
Kedelapan area itu mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu/perizinan, Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP/ Inspektorat), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Masih disampaikan Kemendagri, pengawasan internal harus lebih aktif lagi. Sehingga, berbagai perbaikan bisa dilakukan dari internal serta dapat mengurangi intervensi dari eksternal.
"Maka dari itu, pengawasan dari internal harus diperkuat. Sebab prinsip pengawasan terbaik dari internal. Pengawasan eksternal hanya back up dan double check," ungkapnya.
H. Tito berharap, rakor ini bisa bermanfaat. Khususnya dalam memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
"Waspada dan berhati-hati ketika bekerja. Apalagi sebagai Kepala Daerah," tegasnya
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyambut baik sistem MCP ini. Menurutnya sistem tersebut dapat mendorong Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik.
"Sudah jelas, MCP ini memberikan gambaran operasional di sistem pemerintahan supaya bisa mengikuti aturan. Selama bekerja dengan aturan dan arahan, tidak usah ragu. Jadi, MCP ini perlu untuk menjawab persoalan,"bebernya.
Dari sisi pengawasan, Pemkab Sukabumi sudah mendorong ASN di lingkungan inspektorat untuk mengikuti pendidikan. Sehingga, pengawasan internal bisa semakin kuat.
"Sudah diinstruksikan untuk pendidikan. Sebab pengawas itu harus memiliki sertifikat. Selain itu APIP pun harus bekerja secara optimal. Sehingga, pencermatan di lapangan pun semakin baik dan optimal," pungkasnya.
(Yp)