LKI Channel - Purwakarta
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Gerakan Mahasiwa Purwakarta – terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM STIE Muttaqien, dan dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( GPII ) – mengadakan orasi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota DPRD Purwakarta, di depan kantor DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda No.11, Ciganea, Jatiluhur, Selasa (12/4/2022).
Kedatangan para Mahasiswa sempat tertahan didepan pintu gerbang kantor tempat para legislataor bertugas. Para Mahasiswa pun melakukan orasi dan meminta agar menghadirkan anggota DPRD Purwakarta untuk menemui mereka.
Tak berselang lama, Ketua DPRD dari Partai Golkar H. Ahmad Sanusi, SM., Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra Sri Puji Utami, Ketua Fraksi PKS H. Dedi Juhari, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, SE., dan Ketua Komisi IV Said Ali Azmi serta Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si menemui para Mahasiswa dan terjadi dialog sambil lesehan didepan pintu masuk gedung DPRD Purwakarta.
Dalam orasinya para Mahasiswa menyampaikan kondisi saat Indonesia sedang menghadapi polemik dan permasalahan yang kompleks dimulai dari kemunduran kualitas demokrasi, kesenjangan ekonomi serta isu sara yang berimplikasi pada masyarakat Indonesia sampai-sampai terjadi gelombang aksi di beberapa daerah di Indonesia.
Maka dari itu, Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta menegaskan sikap untuk turun kejalan demi mempertegas keberpihakan mahasiswa kepada masyarakat dengan tuntutan aspirasi sebagai berikut;
Menuntut kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM mendesak kepada pemerintah untuk menolak kenaikan PPN 11 % mendesak pemerintah untuk menyelesaikan tingginya harga minyak goreng demi stabilnya kebutuhan primer masyarakat serta permasalahan daerah yang perlu juga perhatikan yaitu;
Menuntut kepada DPRD Purwakarta untuk mengaudit serta mengevaluasi dengan kritis LKPJ Bupati dengan point isu:
a. Pengangguran Pemuda. Dari data BPS 201802021, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Purwakarta selalu konsisten diangka 20 %, maka perlu ada kebijakan strategis yang berorientasi pada penuntasan masalah pengengguran pemuda.
b. Kesejahteraan. Dari data BPS 2021, masyarakat Purwakarta sebanyak 41,80 % dengan pengeluaran Rp.300.000/kapita/bulan. Sedangkan garis kemiskinan ialah Rp.78.287/kapita/bulan. Artinya, ada sebanyak 41,8 % masyarakat Purwakarta yang terancam kemiskinan.
c. Kesehatan Publik. Kami sangat berpihak pada pelayanan kesehatan yang baik dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Purwakarta. Jangan biarkan rakyat Purwakarta kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan. Maka dari itu seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk memberikan pandangan tentang penyampaian LKPJ Bupati Purwakarta. Keberpihakan ini menjadi landasan sebagai tanggungjawab aktivitas mahasiwa di Purwakarta, demikian disampaikan koordinator aksi Poros Gerakan Mahasiswa Purwakarta, Miqdad Amr.
Atas berbagai masukan dan harapan dari para Mahasiswa sebagaimana disampaikan pada dialog sambil lesehan tanpa alas itu, satu persatu dari mulai Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi memberikan jawaban apa yang dipertanyakan dan disampaikan para Mahasiswa.
“Kami (DPRD-red) sangat berterimakasih atas kedatangan para Mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dan tentu saja apa yang disampaikan kami akan rekomendasikan ke pusat dan yang menjadi kewajiban kami di DPRD Purwakarta tentunya menjadikan spirit bagi kami untuk lebih mengkritisi kinerja aparatur pemerintah daerah,”kata Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM.
(Yana)