Setelah Anggaran Sofa 200 Juta, Rak di Rumdin Wabup Dianggarkan 100 Juta
-->

Advertisement


Setelah Anggaran Sofa 200 Juta, Rak di Rumdin Wabup Dianggarkan 100 Juta

REDAKSI
11 September 2020

LKI-CHANNEL , BOGOR,

Ketua Forum Wartawan Bojonggede (FWBB) Iwan Boring kembali mempertanyakan belanja pengadaan lemari rak garasi pada rumah dinas wakil bupati Bogor, senilai Rp100 juta TA 2020, menurutnya, banyak anggaran yang tidak rasional dimasa pandemi COVID-19 ini.


Penelusuran Iwan di Rencana Umum Pengadaan (RUP) terus berlanjut, ia melihat anggaran lemari rak garasi untuk Rumdin Wabup, yang memakai Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), sebesar Rp100juta.

"Ini lemari apa? Rak model bagaimana, brangkas besi kah untuk menaruh uang atau apa?, saya juga belum mengerti ini seperti apa  karena mantan Bupati kala itu sempat tidak ada wakilnya, jadi cukup lama juga kosong keadaan rumah dinas itu," ujar Iwan. 

Selaku masyarakat Kabupaten Bogor, Iwan merasa miris, melihat anggaran dalam APBD Kabupaten Bogor begitu besar, hingga buat beli lemari atau rak saja harus mengeluarkan uang sebesar Rp 100 Juta.

"Saya tidak tahu ya berapa tepatnya setelah di realisasikan dari pagu Rp 100 juta itu, dan saya juga tidak tahu ini jadi dibeli atau tidak, yang jelas, sekarang ini masih dalam masa pandemi," harus lebih punya sense of crisis lah ", lanjutnya.

Iwan merasa sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bogor, dan sebagai ketua forum, organisasinya harus peduli terhadap pengeluaran anggaran pemerintah, yang nota energi adalah uang rakyat, anggaran itu harus memiliki bermanfaat untuk masyarakat.

Sebelumnya,  FWBB juga mempertanyakan pengadaan Sofa untuk Rumdin Wakil Bupati, dengan pagu anggaran Rp 200 Juta, seperti yang tercantum dalam RUP itu untuk 2 set sofa.

" Karena kami ini juga sebagai sosial kontrol, kami berkewajiban untuk memantau dan menginformasikan kepada masyarakat, khususnya di Wilayah Kabupaten Bogor, termasuk soal penggunaan anggaran yang berasal dari APBD.

" Kami akan tetap mengkritisi, bila ada anggaran yang dinilai tidak urgent atau jumlahnya tidak rasional  akan kami sikapi dan pertanyakan, kami juga sedang menyikapi  anggaran CSR atau TJSL, karena harusnya anggaran ini bisa ikut  membantu masyarakat di tengah kondisi pandemi yang sampai saat ini masih belum reda" ,pungkas Iwan.

(Yus/Tim)