LKI-CHANNEL , PROBOLINGGO
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar bimbingan teknis (bimtek) implementasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) bagi operator aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Senin hingga Rabu (5-7/4/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Nadia Sukapura ini diikuti oleh 63 orang operator SIRUP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo dan 12 orang dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo.
Bimtek yang dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari ini dihadiri narasumber dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Mariono mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga dapat menyusun perencanaan pengadaan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tujuannya untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa dan dapat menyelesaikan RUP di OPD,” ungkapnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengatakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dicapai apabila dilakukan dengan perencanaan yang baik. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara memperoleh, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.
“Dalam rangka mewujudkan value for money maka perencanaan pengadaan memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena proses pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik akan berakhir/bermuara pada permasalahan pengadaan di akhir tahun dan berpotensi menjadi temuan auditor/APH,” katanya.
Menurut Hasyim, sebagian besar permasalahan pengadaan terjadi karena lemahnya perencanaan. Perencanaan pengadaan ini tentunya tidak lepas dari peran Bapak/Ibu sebagai pemberi saran/masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyusun perencanaan pengadaan.
“Melalui kegiatan ini kita berharap semoga kita semua, khususnya sebagai pendukung perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih menambah wawasan dalam upaya mewujudkan rangkaian proses pengadaan yang dimulai dari perencanaan pengadaan,” jelasnya.
Hasyim menerangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan bangsa, khususnya peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia.
Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia (value for money). Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah,” pungkasnya.
(maya)