LKI Channel - PURWAKARTA
Kondisi memprihatinkan infrastruktur di Kampung Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, kembali menjadi sorotan publik. Jalan vital yang dikenal masyarakat sebagai Tanjakan Kubang akhirnya diperbaiki melalui swadaya masyarakat dan dana pribadi Kepala Desa H. Usep, setelah bertahun-tahun dinilai luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Direktur Purwakarta Budgeting Control (PBC), Elga Setiawan, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar aksi gotong royong biasa, melainkan potret nyata lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
"Di saat APBD setiap tahun digelontorkan untuk berbagai program pembangunan, masyarakat justru harus bergantung pada kepedulian pribadi seorang kepala desa untuk memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga. Ini ironi yang tidak bisa dianggap biasa," tegas Elga.
Menurut PBC, Tanjakan Kubang bukanlah jalan lingkungan yang sepi aktivitas. Jalur tersebut menjadi akses penting bagi warga untuk bekerja, bersekolah, mengangkut hasil pertanian, hingga menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun, kondisi jalan yang rusak dan membahayakan telah lama dikeluhkan masyarakat karena kerap menjadi lokasi kecelakaan.
"Pertanyaannya sederhana, ke mana perhatian pemerintah selama ini? Mengapa jalan yang jelas-jelas dibutuhkan masyarakat harus menunggu inisiatif pribadi kepala desa? Jika bukan karena kepedulian H. Usep, apakah warga harus terus mempertaruhkan keselamatan mereka setiap hari?" lanjutnya.
PBC menilai penggunaan dana pribadi kepala desa untuk membangun infrastruktur yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan sinyal kuat adanya persoalan dalam perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas anggaran.
Lebih jauh, Elga menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memastikan kehadiran negara di tengah kebutuhan masyarakat.
"Jangan sampai APBD hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi masyarakat masih berkutat dengan jalan rusak yang membahayakan nyawa. Infrastruktur dasar adalah kebutuhan utama, bukan pelengkap.
Ketika kepala desa harus merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekosongan peran pemerintah, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran daerah," katanya.
PBC mendesak Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk segera melakukan audit kebutuhan infrastruktur di wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemerintah diminta memberikan solusi permanen terhadap Tanjakan Kubang melalui program pembangunan yang terencana dan didanai APBD, bukan sekadar perbaikan sementara.
Peristiwa di Desa Pasir Munjul dinilai harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Di tengah berbagai klaim pembangunan, masih ada masyarakat yang terpaksa mengandalkan solidaritas dan kantong pribadi pemimpinnya untuk mendapatkan akses jalan yang layak.
"Jangan sampai kepedulian kepala desa dijadikan alasan untuk menutupi minimnya kehadiran pemerintah. Apa yang dilakukan H. Usep patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan kejadian serupa tidak terus berulang di wilayah lain. Infrastruktur rakyat seharusnya dibangun oleh negara melalui APBD, bukan bergantung pada pengorbanan pribadi pejabat desa," pungkas Elga Setiawan.
( Yana )