LKI-CHANNEL , SUKABUMI
Pemerintah Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2026 dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Musrenbang Kecamatan Simpenan ini dihadiri oleh Camat Simpenan Supendi, S.IP., M.Si., Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS Komisi III Hj. Leni, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Simpenan, unsur Karang Taruna, serta perwakilan masyarakat.
Camat Simpenan Supendi menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari desa agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS Komisi III Hj. Leni menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan-usulan pembangunan dari desa-desa yang ada di Kecamatan Simpenan agar dapat masuk dalam RKPD Tahun 2027.
“Harapannya, kami bisa mengawal usulan-usulan dari desa di Kecamatan Simpenan. Namun perlu disampaikan bahwa kita harus fokus pada tema pembangunan RKPD 2027, yaitu penguatan ekosistem agroindustri dan pariwisata. Di dalamnya ada unsur industri, pertanian, dan pariwisata yang terintegrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi prioritas unggulan di Kecamatan Simpenan,” jelas Hj. Leni.
Ia menambahkan, agar usulan dapat diakomodasi, maka harus selaras dengan tema pembangunan tersebut. Selain itu, Hj. Leni juga menyoroti sejumlah proyek prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yang harus dapat diakses oleh masyarakat, salah satunya program Generasi Mencrang.
“Program beasiswa untuk anak SD dan SMP sebenarnya sudah ada. Namun yang menjadi unggulan sekarang adalah beasiswa S1 bagi anak-anak petani. Saya yakin anak petani itu rata-rata pintar, hanya saja terkendala faktor ekonomi sehingga tidak bisa melanjutkan kuliah. Program ini diharapkan bisa menjadi solusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Leni juga menyinggung persoalan di sektor kesehatan, khususnya terkait BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), tingkat kepesertaan harus mencapai 95 persen. Namun karena belum memenuhi target tersebut, status UHC Kabupaten Sukabumi sempat tertahan.
“Dampaknya, jika sebelumnya BPJS bisa aktif dalam 1 sampai 3 hari, sekarang harus menunggu hingga tanggal 1. Untuk peserta mandiri bahkan bisa sampai 14 hari. Ini tentu menjadi masalah, karena orang sakit tidak bisa menunggu,” ungkapnya.
Sebagai langkah sementara, pihaknya berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan melalui mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dengan syarat masuk dalam desil 5 ke bawah. Namun, penggunaan SKTM tersebut hanya dapat dilakukan satu kali.
“Mudah-mudahan ke depan bisa ditemukan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan, tanpa melanggar aturan yang ada,” pungkas Hj. Leni.
Musrenbang Kecamatan Simpenan ini diharapkan dapat menghasilkan usulan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
Ateu Ellah