LKI Channel - Purwakarta
Di tengah derap pembangunan yang digembar-gemborkan sebagai wujud kemajuan daerah, muncul aroma tak sedap yang sulit diabaikan. Bukan tentang beton yang retak atau jalan yang berlubang, melainkan tentang sistem yang diduga mulai bergeser—dari yang seharusnya terbuka, menjadi penuh isyarat dan kepentingan.
Sejumlah kalangan pemborong mulai berbicara, meski setengah berbisik. Mereka menggambarkan sebuah pola yang tak tertulis namun terasa nyata: proyek-proyek strategis bukan semata soal kelayakan teknis atau rekam jejak, melainkan tentang “arah sikap” dan posisi politik di masa lalu.
Ada kesan kuat, bahwa mereka yang pernah berdiri berseberangan harus lebih dulu
“meluruskan langkah”. Bukan melalui mekanisme resmi, melainkan melalui pendekatan personal—menghadap, menunjukkan sikap, bahkan dalam beberapa tafsir, menyerahkan loyalitas.
Dalam metafora yang beredar, kekuasaan kini ibarat gerbang tunggal. Siapa pun yang ingin melintas menuju proyek, harus mengetuk pintu yang sama. Dan tidak semua ketukan dijawab dengan cara yang setara.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang integritas tata kelola pembangunan. Jika benar proyek ditentukan oleh kedekatan, maka kompetisi sehat telah tergantikan oleh relasi kuasa. Jika benar ada “seleksi diam-diam”, maka transparansi hanya tinggal slogan.
Lebih jauh, kondisi ini berpotensi melahirkan ketimpangan baru. Pelaku usaha yang tidak memiliki akses atau enggan tunduk, perlahan tersingkir. Sementara mereka yang berada dalam lingkaran, semakin menguat—bukan karena kualitas, tetapi karena posisi.
Ironisnya, semua ini terjadi di tengah harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi sekadar isu teknis proyek, melainkan soal arah moral kekuasaan:
Apakah benar proyek-proyek di daerah ini telah menjadi alat konsolidasi politik?
Apakah pemborong dipaksa memilih antara profesionalitas atau loyalitas?
Dan yang paling penting—apakah praktik seperti ini benar terjadi di Kabupaten Purwakarta?
Jika hanya isu, maka perlu diluruskan dengan transparansi. Namun jika ini kenyataan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya proyek—melainkan kepercayaan publik itu sendiri.
Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan, tanpa kontrol dan keterbukaan, kerap melahirkan satu hal yang sama: ketakutan untuk berbeda, dan kewajiban untuk tunduk.
( Yn )