LKI-CHANNEL , SUKABUMI
Pemkab Sukabumi terus mengevaluasi bantuan pelayanan kesehatan terkait kepesertaan BPJS. Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengatakan evaluasi menyeluruh belum final, namun koordinasi dengan perangkat daerah dan BPJS terus dilakukan.
Menurut Ade, kunci evaluasi adalah sinkronisasi data antara Pemkab dan BPJS.
“Yang berhubungan dengan kelangsungan masyarakat, sebetulnya intinya nanti Dinsos, Disduk, Dinkes itu harus sama BPJS. Kita juga tetap harus koordinasi terus dengan BPJS,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).
“Data yang dari kita dengan data yang dari BPJS harus disinkronkan, jadi ketahuan. Kita harus efektif dan tetap tepat sasaran memberikan bantuan untuk BPJS-nya,” katanya.
Ade menegaskan Pemkab berupaya agar warga yang benar-benar sakit dan membutuhkan tidak kehilangan hak layanan.
“Belum bisa disimpulkan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang benar-benar sakit yang perlu bantuan tetap harus dibantu,” tegasnya.
Ia menekankan warga yang masuk kategori desil yang berhak tetap harus dilayani saat masuk rumah sakit dan tidak boleh ditolak.
“Pada waktu misalnya masuk rumah sakit, orang yang desilnya benar-benar harus dibantu tetap harus dibantu. Jangan menolak daripada pelayanan,” ungkapnya.
Hal itu, kata Ade, sudah menjadi atensi Bupati H. Asep Japar
“Itu sudah ditekankan tinggi oleh Pak Bupati, khawatir ditolak oleh rumah sakit,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Ade memastikan pembayaran program berjalan hingga Desember 2026. Namun persoalan ini tidak hanya dialami Sukabumi. Pemprov Jabar berencana mengumpulkan seluruh Sekda se-Jawa Barat untuk membahas bersama.
“Pembayaran itu pasti sampai akhir tahun. Tetapi kemarin saya baru dapat surat, nanti kelihatannya akan dikumpulkan seluruh Sekda, baik di Jawa Barat, semua,” katanya.
“Insya Allah kalau tidak salah hari Selasa harus kumpul ke provinsi,” pungkasnya.
Ateu Ellah