Wakil Bupati sukabumi H.Adjo sardjono hadiri Kopdar , yang di hadiri oleh 27 Bupati/Walikota se jawa barat
-->

Advertisement


Wakil Bupati sukabumi H.Adjo sardjono hadiri Kopdar , yang di hadiri oleh 27 Bupati/Walikota se jawa barat

LKI CHANNEL
04 Desember 2019

LKI-CHANNEL , SUKABUMI
Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo sardjono menghadiri acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KOPDAR) yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat H. Ridwan Kamil, Bertempat di Hotel Le Eminence Cipanas Cianjur, Selasa (3/12). Selain di-ihadiri oleh 27 Bupati/Walikota se-Jawa Barat, KOPDAR juga dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruhzanul Ilum. Tujuan kegiatan ini untuk menampung usulan-usulan, rencana dan juga sarana Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah.

Menurut Kang Emil, Kopdar adalah ajang silaturahmi, koordinasi dan komunikasi secara informal antara Gubernur dengan 27 Bupati/Wali Kota se-Jabar, substansi yang dibahas dalam Kopdar kali ini adalah refleksi akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Gubernur menuturkan, beberapa program yang dievaluasi dalam Kopdar dipengujung 2019 ini antara lain hilangnya aspirasi Kab/Kota selama proses pengajuan. Karenanya disepakati pembentukan Desk Bantuan Gubernur yakni sebuah unit dibawah naungan Bappeda Jabar. "Desk ini sudah diakomodir di DAK (Dana Alokasi khusus) sehingga makin lama pembangunan di Jabar makin lancar dan aspirasi dari Kota/Kabupaten juga makin mudah dan terlacak kemacetannya dimana".


Usai acara Wakil Bupati Sukabumi H. Adjo Sardjono Menyampaikan bahwa Kopdar merupakan media Evaluasi dari berbagai Kebijakan yang ada. Dimana segala Aspirasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota bisa terakomodir, selanjutnya dijadikan bahan bagi Pemerintah Propinsi dalam menentukan skala prioritas. "Harapan-harapan pak Gubernur terkait dengan kebijakan nasional menekankan perlunya kebersamaan dan kolaborasi, harus kita ikuti karena aspirasi itu tidak sekedar masuk kepada pak gubernur tapi juga disampaikan melalui anggota DPRD melalui kawalan dari pemerintah provinsi" ungkapnya (yopi)