LKI-CHANNEL , Sukabumi
Sebanyak 875 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sukabumi, 4 diantaranya terancam tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena data penerima yang tidak sinkron.
Data dari Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi berbeda dengan data di PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur bantuan yang ditunjuk Kementerian Sosial (Kemensos).
Dari data yang akan di salurkan ke KPM di Desa Warnajati 16 April 2022 kemaren sebanyak 870. Sedangkan KPM yang akan disalurkan PT Pos Indonesia sebanyak 875." Ungkap Puskesos saat ditemui awak media ketika penyaluran berlangsung di Aula Desa Warnajati. Artinya ada 5 KPM yang tidak terdaftar sebagai penerima BPNT/BLT Migor
Penyaluran BPNT yang telah terselenggara dinilai tidak sesuai KPM, dimana jumlah bantuan disinyalir ada selisih sesuai yang tercantum. Foto/Ilustrasi/dok lki-channel.com
Dengan kejanggalan data penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Diduga adanya persekongkolan jahat di antara para oknum.
Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut Awak Media coba konfirmasi ke Kantor Pos Indonesia Cabang Cibadak Di Jln. Siliwangi, Cibadak, Kec. Cibadak Kabupaten Sukabumi. Di sambut langsung oleh Rahmat sebagai Kepala Kantor Pos
Rahmat membenarkan ada nya selisih penerima BPNT tapi dirinya menuturkan data yang terakhir sebanyak 871 KPM tapi saya tetap mencairkan sebanyak 875 KPM dan telah di bawa oleh staf kami untuk di salurkan.
Ditempat Terpisah Awak Media coba hubungi Ferdi TKSK Kecamatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui WhatsApp beliau menyebutkan penyaluran BPNT sebanyak 875 KPM.
“Dengan adanya perbedaan pada data warga yang mendapatkan bantuan sosial disinyalir ada oknum yang tidak netral dalam pendataan. Kondisi ini berdampak pada realisasi program yang tidak sejalan dengan tujuan awal pemerintahan yakni membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dalam perbedaan tersebut, secara tidak langsung program pemerintah dikhianati oleh segelintir pihak, data harus segera dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dari tingkat pusat hingga kabupaten.
(Almiat)