LKI-CHANNEL , SUKABUMI
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan,Yudi Suryadikrama,SH menghadiri acara Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC - APDESI) Kabupaten Sukabumi Periode 2020-2025 yang dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Sukabumi, Rabu (02/06/2021).
Acara Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Sukabumi Drs.H.Marwan Hamami, MM, Wakil Ketua DPRD Yudi Suryadikrama ,SH, Kepala Dinas PMD Thendy Hendrayana dan undangan lainnya.
Deden Deni Wahyudi secara resmi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC - APDESI) Kabupaten Sukabumi periode 2020-2025. Hal itu pasca pelantikan dirinya bersama pengurus oleh Ketua DPD APDESI Jawa Barat Dede Kusdinar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Yudi Suryadikrama,SH memberikan tanggapan, bahwa seorang Kepala Desa harus bisa menghargai dirinya sendiri, karena titik awal kemajuan Negara Indonesia dari sebuah Desa.
" Jika Desa maju, maka Negara Indonesia akan kuat. Jika Desa lemah, maka Negara Indonesia pun akan lemah". Paparnya.
Yudi pun mengatakan, bahwa dengan adanya DPC APDESI Kabupaten Sukabumi bisa mengukuhkan dan mempererat tali silaturahmi seluruh desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, guna kemajuan Kabupaten Sukabumi. Bukan alakadar Pelantikan acara seremonial saja.
Ditempat yang sama, Bupati Sukabumi Drs. H.Marwan Hamami,MM menjelaskan, bahwa APDESI adalah wadah bagi Kepala Desa untuk berembuk, berkeluh kesah dan menyampaikan pemikiran-pemikiran baik secara kolektif kolegial maupun secara kepentingan, bagi kepentingan di wilayahnya itu sendiri.
" Saya berharap peran APDESI ini bisa memberikan ruang komunikasi bagi para Kepala Desa," terangnya.
Kalau komunikasi secara langsung dengan pemangku kebijakan terkadang serasa sulit,karena banyaknya desa. Tapi lewat APDESI, mereka bisa menjawab persoalan-persoalan percepatan pembangunan desa.
" Jadi Yang jelas,APDESI bisa memberikan satu percepatan penanganan polemik dampak Covid-19,kemudian dari pemberdayaan ekonomi lanjutan pasca Covid-19," Pungkasnya.
(Yp)